Mendikdasmen Abdul Mu'ti Paparkan 6 Program Prioritas Dalam Rapat Kerja Perdana Dengan Komisi X DPR RI

Dalam pertemuan ini, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan sejumlah program prioritas kementerian untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa. Rapat kerja perdana ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Kebudayaan (Menbud), serta para wakil menteri dari kementerian terkait.

Lanjutnya Kemendikdasmen mengusung visi besar pendidikan bermutu untuk semua, yang sejalan dengan amanat UUD 1945 yang sering dikutip oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Juga mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada kesempatan ini, ia juga memaparkan enam program prioritas kementeriannya.

Pertama penguatan pendidikan karakter. Program ini mencakup pelatihan bimbingan konseling dan pendidikan nilai bagi guru kelas, peningkatan kompetensi guru bimbingan konseling (BK) dan agama, pengangkatan guru BK, serta penanaman karakter melalui tujuh kebiasaan anak Indonesia dan penyediaan makan siang bergizi.

Kedua wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan.

Program ini melibatkan afirmasi pendidikan melalui rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD, serta dukungan bagi relawan mengajar untuk menjangkau seluruh pelosok negeri.

Ketiga peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Kemendikdasmen mendorong agar kualifikasi pendidikan guru minimal Diploma IV atau Strata Satu (D-IV/S-1), serta mengupayakan pelatihan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi.

Keempat penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Program ini meliputi pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini, pendirian dan pengembangan sekolah unggul, serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kejuruan.

Kelima pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana. Program ini berfokus pada renovasi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan nyaman bagi para siswa.

Keenan pembangunan bahasa dan sastra, program terakhir mencakup pemartabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, internasionalisasi bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi.

“Pada peringatan Sumpah Pemuda kemarin, kita canangkan gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia,” jelas Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti juga menekankan pentingnya partisipasi seluruh ekosistem pendidikan dalam menjalankan program-program tersebut.

Ia menyebut, “Pendidikan harus diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dan pengendalian mutu, berdasarkan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan.”

Sebelumnya dalam pengantar rapat kerja, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengungkapkan capaian positif pada periode sebelumnya.

Ia pun menyoroti pentingnya strategi baru setelah pemisahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian. Meski anggaran pendidikan meningkat sejak 2019, masih ada pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, sesuai amanat konstitusi.

“Hanya enam dari 34 provinsi dan dua dari 514 kabupaten/kota yang telah mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan, di luar dana transfer daerah,” ungkapnya.

“Kami di Komisi X siap berkolaborasi dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan untuk melakukan pengawalan terhadap berbagai program-program kerja dari Bapak Ibu sekalian di kementerian,” imbuhnya.

Anggota Komisi X dari Sumatra Utara I, Sofyan Tan, turut menyampaikan usulan peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SMP dan SMA, mengingat biaya yang sudah lama tidak mengalami kenaikan untuk jenjang SD dan SMP.

“PIP yang SD dan SMP, sudah lama tidak naik. Sementara yang SMA dan SMK, kemarin sudah naik, dari 1 juta menjadi 1,8 juta. Nah, yang 450 ribu per tahun dan 750 ribu per tahun ini hendaknya dinaikkan,” kata Sofyan.

Rapat kerja perdana ini menggarisbawahi komitmen DPR RI dan Kemendikdasmen untuk bekerja sama dalam pengembangan pendidikan Indonesia yang lebih maju dan inklusif.